Pelabuhan Ikan Baru dan Sekelumit Masalahnya
Nuansa sejuk tak
membuat ratusan orang di pelabuhan ikan Lampulo, Banda Aceh senyap. Seperti
biasa, saban hari para penjaja ikan sejak subuh sibuk dengan tumpukan ikan yang
akan dijual pada para pembeli.
“Nyoe hai baroe
that mantong ungkotnyoe (ini ikan masih sangat baru)…Kak bloe udeung kak (kak,
beli udang kak),” kata seorang penjual di sana.
Meski tetap
ramai, suasana pelabuhan tak seramai biasanya. Pantas saja, 7 Januari 2014,
pemerintah Aceh meresmikan pelabuhan Lampulo baru yang jaraknya sekitar 500
meter lebih jauh dari tempat biasanya. Proses pembuatannya sudah mulai
dilakukan sejak 2009 lalu.
Perpindahan
lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ini ternyata memberikan dampak negatif bagi
penjual ikan maupun pembeli. Jalan menuju tempat yang baru masih berbatu,
membuat orang yang berjalan ke lokasi pelelangan kewalahan. Bahkan selama dua
minggu lebih pasca peresmian, sudah beberapa pengendara sepeda motor terjatuh saat melewati berbatu dan berlubang
itu.
“Selama di pinah kenoe, penjualan kamo ka kureng (selama pindah ke sini,
penjualan kami sudah berkurang),” kata Fuadi, salah satu Muge di Banda Aceh pada
pekan ke empat bulan Januari. Muge adalah sebutan bagi penjual ikan keliling
yang membawanya dengan keranjang besar di sisi kiri dan kanan sepeda motor.
Biasanya motor yang mereka gunakan adalah tipe Honda GL-Pro dengan knalpot yang
sudah dimodifikasi sehingga mengeluarkan suara cukup besar.
Menurut Fuadi, selama
di lokasi baru ini, menimbulkan beberapa masalah baru. Selain ikan yang
melambung tinggi, kapal berukuran besar juga tak bisa berlabuh lantaran
dangkalnya lokasi labuh kapal yang baru. Akibatnya membuat kapal besar terpaksa
menurunkan ikan hasil tangkapan mereka ke lokasi lama.
Hal ini membuat
penjual ikan terpaksa membawa ikannya dengan mobil penampung ikan untuk
kemudian dibawa ke lokasi pelelangan baru. Biaya yang harus dikeluarkan untuk
pembawa ikan, membuat harga jual melambung tinggi. Fuadi mengatakan, kini harga
ikan dari dulunya Rp 450 ribu hingga Rp 500 ribu per keranjang, kini naik
drastis menjadi Rp 750 ribu hingga Rp 800 per keranjang.
“Penghasilan dari sino cit han jet ta pegah le, kamoe wo kosong,
malahan kamoe rugo (Penghasilan
selama di sini memang tak bisa dikatakan lagi, kami hanya balik modal, malahan
rugi,” keluh Fuadi.
Salah seorang
pengamat perikanan, Sudirman mengaku pelabuhan baru ini belum layak digunakan
lantaran segudang masalah masih ada di sini. Jika ingin menjadikan Lampulo
sebagai tempat pelelangan ikan terbesar di Aceh, maka harus memiliki banyak
fasilitas yang urgen bagi nelayan sekitar. Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk
Nelayan (SPBN), tempat pengepakan ikan, pabrik es balok harus ada sebagai
pelabuhan terbesar di provisi ujung Indonesia itu.
“Pelabuhan kita
memang bagus, tapi tempat labuh kapalnya harus sesuai dengan ukuran kapal yang
paling besar. Kedalaman tempat labuh ini minimal empat meter dari dasar laut,” pungkasnya.
Selama pindah
dari lokasi lama, sudah delapan kapal besar yang tak mampu mencapai tempat
labuh. Ini lantaran bawah kapal bertabrakan dengan bawah laut yang masih
dangkal terlabih di masa pasang surut. Hal ini menurutnya menjadikan para
nelayan merugi dan harus kembali lagi ke Kuala. Hanya beberapa kapal yang
beruntung bisa berlabuh dan mengeluarkan hasil tangkapannya.
Selama ini
transaksi jual beli ikan di lokasi baru hanya sebesar 20 persen dibandingkan
tempat sebelumnya. Selain akibat masalah kapal dan harga, Sudirman mengaku
kecilnya tempat pelelangan menjadi salah satu masalah..
“Jalanan yang
berbatu dan berlubang juga turut andil berkurangnya trasnsaksi di sini. Malahan
hampir setengah Muge di Lampulo beralih ke Lambaro dan Ulee Lheue karena lebih
mudah diakses,” tambahnya.
Perpindahan
lokasi ke tempat baru dilakukan oleh Tim tujuh. Mereka yang ditunjuk oleh
pemerintah untuk mengurus masalah perpindahan pelabuhan Ikan di Banda Aceh itu.
salah satu dari mereka, Murdani mengaku perpindahan lokasi ini
ibarat pulang ke rumah sendiri.
Lokasi yang dulu adalah milik swasta, uang sewanya akan diterima oleh
pihak swasta. Sedangkan sekarang adalah milik pemerintah Aceh sendiri.
“Meski Rp 1000
pun, tetap masuk ke pemerintah daerah,” terangnya.
Sekelumit
masalah yang ada di pelabuhan ikan baru kata Murdani di akan dilakukan
perbaikan selama empat bulan kedepan. Jika tetap menimbulkan masalah maka Dinas
Perikanan yang bertanggung jawab akan masalah yang terjadi.
“Tempatnya lebih
jauh, ya saya harapnya semoga harganya tidak mahal lagi seperti ini,” kata
Lina, salah satu pembeli ikan di sana. [Rm]
Mantrap nih. :)
ReplyDeletehaha makasi bbang.. tapi masih banyak kkurangan....
ReplyDelete